shadow slide

Prosedur

Berperkara

 

Jadwal Sidang

 

Informasi

Perkara

 

SAPM

 

SIWAS MA RI

JDIH

JDIH


 

Jam Kerja Pelayanan

SENIN-KAMIS
08:00 - 16:30 WIB

JUM'AT
08:00 - 17:00 WIB

ISTIRAHAT
SENIN-KAMIS
12:45 - 13:45 WIB

JUM'AT
12:00 - 13:45 WIB

Pengunjung

Flag Counter

(Berdasarkan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011)

A.
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA
  A1.
Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
    1. Profil Pengadilan, meliputi:
      a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan.
      b. Struktur organisasi Pengadilan.
      c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan.
      d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan.
      e. Profil singkat pejabat struktural / fungsional, Staf; dan
      f. LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. 
    2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. 
    3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. 
    4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. 
       
  A2.
Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
    1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. 
    2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; 
      a. Mekanisme
      b. Alur Penanganan Pengaduan
    3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai. 
    4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasiserta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
    5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. 
    6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
       
  A3.
Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja
    1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:    
      a. Nama program dan kegiatan;
      b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
      c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
      d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
      e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
    2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).     
    3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:     
      a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
      b. Neraca laporan arus kas (SAKPA) dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (CaLK).
    4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
    5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
      a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan
      b. Pengumuman Lelang
      c. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
      d. Tabel Monitoring Barang dan Jasa
         
  A4.
Informasi Laporan Akses Informasi
    Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
    b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
    c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
    d. Alasan penolakan permohonan informasi.
       
  A5.
Informasi Lain
    Informasi tentang pengunjung Website. (Terdapat di sebelah kanan, pada menu Pengunjung)
     
B.
Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung
   
C.
Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
  C1.
Umum
    Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian A dan B di atas.
     
  C2.
Informasi tentang Perkara dan Persidangan
    1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).      
    2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
    3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
    4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
    5. Laporan penggunaan biaya perkara. 
       
  C3.
Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
    1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.     
    2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).     
    3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.     
    4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.     
    5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
       
  C4.
Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
    1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
    2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:     
      a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
      b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
      c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas;
      d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
      e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tsb.
    3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.     
    4. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan
    5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
    6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.     
       
  C5.
Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
    1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
    2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.     
    3. Profil Hakim, Pejabat Stuktural, Fungsional, dan Staf yang meliputi:     
      a. Nama;
      b. Riwayat pekerjaan;
      c. Posisi;
      d. Riwayat pendidikan; dan
      e. Penghargaan yang diterima.
    4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.  
    5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.     
    6. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.     
    7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.     
    8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
       
  C6.
Informasi Lain
    a. Penggunaan Bahasa Inggris
    b. Penggunaan Bahasa Asing non Inggris

Link Website

ma

foto03

aceh

Istilah Hukum

PANITERA
seseorang yang bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian

KETUA PA/MS
seseorang yang memimpin/mengepalai lembaga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

KETUA MAJELIS
seseorang yang mengetuai para Hakim dalam suatu sidang

HAKIM ANGGOTA
seseorang hakim yang menjadi Hakim anggota dalam satu kelompok majelis

PENGGUGAT
seseorang (istri) yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama

TERGUGAT
seseorang (suami) yang digugat cerai di Pengadilan Agama

PEMOHON
seseorang (suami) yang mengajukan permohonan cerai talaq pada istrinya di Pengadilan Agama

TERMOHON
seseorang (istri) yang diajukan permohonan cerai talaq oleh suaminya

CERAI GUGAT
berkas/surat cerai yang diajukan oleh si istri kepada suaminya

CERAI TALAQ
berkas/surat permohonan suami utk mengucapkan talaq agar dapat bercerai dengan istrinya

JAWABAN
berkas/surat tanggapan dari si Tergugat (Termohon)

REPLIK
berkas/surat dari Penggugat (Pemohon) tentang tanggapan dari adanya Jawaban Tergugat (Termohon)

DUPLIK
berkas/surat dari Tergugat (Termohon) tentang tanggapan dari adanya Replik si Penggugat (Pemohon)

SIDANG SAKSI/PEMBUKTIAN
sidang dimana para pihak (Penggugat/Tergugat) memperlihatkan bukti-bukti dan membawa saksi-saksi untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam surat/berkas proses cerainya.

KESIMPULAN
berkas/surat dari para pihak untuk menyimpulkan surat-surat berkas-berkas yang telah diserahkan pada pengadilan.

PETITUM
permintaan yang diajukan oleh para pihak

HAK PEMELIHARAAN ANAK
adalah hak yang diperebutkan oleh para pihak untuk mendapatkan hak memelihara anaknya

HARTA GONO GINI
adalah harta yang dihasilkan selama masa perkawinan

NAFKAH IDAH
nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya setelah bercerai, dimana nafkah itu diberikan selama masa idah setelah bercerai

MUT'AH
adalah pemberian (kado) terakhir dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai adanya akibat perceraian

NUSYUS
adalah keadaan dimana si suami atau istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri

SYIQAQ
adalah suatu alasan cerai yang disebabkan adanya perselisihan yang terus menerus atau adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar yang tidak mungkin disatukan/didamaikan kembali

VERSTEK
adalah putusan sidang tanpa sama sekali hadirnya si Tergugat (Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang walaupun sudah dipanggil dengan layak oleh pengadilan)

Poll Anda

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Calang
 
 
 
 

Lokasi Kantor

Mahkamah Syar’iyah Calang


Jl. Pengadilan No.2 Calang – Aceh Jaya

Telp: 0654-2210211
Fax : 0654-2210211

Email : msy_cag[at]yahoo.co.id

Tautan Aplikasi

Komdanas  Sikep  rka kl online   Simponi simpeg
EMONEV  SIRUP Smart   REKON LPSE