shadow slide

Prosedur

Berperkara

 

Jadwal Sidang

 

Informasi

Perkara

 

SAPM

 

SIWAS MA RI

JDIH

JDIH


 

Jam Kerja Pelayanan

SENIN-KAMIS
08:00 - 16:30 WIB

JUM'AT
08:00 - 17:00 WIB

ISTIRAHAT
SENIN-KAMIS
12:45 - 13:45 WIB

JUM'AT
12:00 - 13:45 WIB

Pengunjung

Flag Counter

PENGUMUMAN

 

index berita

TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH

I. Dasar Hukum
  1.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;

  2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  4.

Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

  5.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagaian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

  6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam ;
  7.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam ;

  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
  9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tantang Kekuasaan Kehakiman ;
           
II.

Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

  Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah sebagai berikut :
  A. BIDANG YUDISIAL
    1.

Kekuasaan dan Kewengan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi’at Islam yang ditetapkan dalam Qanun :

      a.

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

        (1). Perkawinan ;
        (2). Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
        (3). Waqaf dan shadaqah
      b.

Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

      c.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

    2.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-udang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1o tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar’iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelsaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :

     
  1. Al-Ahwa Al-Syakhshiyah ;
  2. Mu’amalah ;
  3. Jinayah ;
     

Keuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersedian sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

           
  B. TUGAS POKOK NON YUTISIAL
    1. Pengawasan
      1.

Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah ;

      2.

Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.

      3.

Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar’iyah sudah mengadili perkara jinayah.

    2. Penasehat Hukum
      1.

Menerima pendaftaran diri penasehat hokum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.

      2.

Ketua Mahkamah Syar’iyah berwenang memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.

      3.

Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar’iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

    3. Hisab dan Rukyat
      1.

Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.

      2. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.
           
  C. TUGAS LAIN-LAIN
    1.

Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

    2.

Ketua Mahkamah Syar’iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.

    3.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh atau Daerah agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar’iyah.

    4.

Ketua Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.

    5.

Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkmah Syar’iyah Provinsi karena jabatan (ex officio) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana.

Link Website

ma

foto03

aceh

Istilah Hukum

PANITERA
seseorang yang bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian

KETUA PA/MS
seseorang yang memimpin/mengepalai lembaga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

KETUA MAJELIS
seseorang yang mengetuai para Hakim dalam suatu sidang

HAKIM ANGGOTA
seseorang hakim yang menjadi Hakim anggota dalam satu kelompok majelis

PENGGUGAT
seseorang (istri) yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama

TERGUGAT
seseorang (suami) yang digugat cerai di Pengadilan Agama

PEMOHON
seseorang (suami) yang mengajukan permohonan cerai talaq pada istrinya di Pengadilan Agama

TERMOHON
seseorang (istri) yang diajukan permohonan cerai talaq oleh suaminya

CERAI GUGAT
berkas/surat cerai yang diajukan oleh si istri kepada suaminya

CERAI TALAQ
berkas/surat permohonan suami utk mengucapkan talaq agar dapat bercerai dengan istrinya

JAWABAN
berkas/surat tanggapan dari si Tergugat (Termohon)

REPLIK
berkas/surat dari Penggugat (Pemohon) tentang tanggapan dari adanya Jawaban Tergugat (Termohon)

DUPLIK
berkas/surat dari Tergugat (Termohon) tentang tanggapan dari adanya Replik si Penggugat (Pemohon)

SIDANG SAKSI/PEMBUKTIAN
sidang dimana para pihak (Penggugat/Tergugat) memperlihatkan bukti-bukti dan membawa saksi-saksi untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam surat/berkas proses cerainya.

KESIMPULAN
berkas/surat dari para pihak untuk menyimpulkan surat-surat berkas-berkas yang telah diserahkan pada pengadilan.

PETITUM
permintaan yang diajukan oleh para pihak

HAK PEMELIHARAAN ANAK
adalah hak yang diperebutkan oleh para pihak untuk mendapatkan hak memelihara anaknya

HARTA GONO GINI
adalah harta yang dihasilkan selama masa perkawinan

NAFKAH IDAH
nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya setelah bercerai, dimana nafkah itu diberikan selama masa idah setelah bercerai

MUT'AH
adalah pemberian (kado) terakhir dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai adanya akibat perceraian

NUSYUS
adalah keadaan dimana si suami atau istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri

SYIQAQ
adalah suatu alasan cerai yang disebabkan adanya perselisihan yang terus menerus atau adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar yang tidak mungkin disatukan/didamaikan kembali

VERSTEK
adalah putusan sidang tanpa sama sekali hadirnya si Tergugat (Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang walaupun sudah dipanggil dengan layak oleh pengadilan)

Poll Anda

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Calang
 
 
 
 

Lokasi Kantor

Mahkamah Syar’iyah Calang


Jl. Pengadilan No.2 Calang – Aceh Jaya

Telp: 0654-2210211
Fax : 0654-2210211

Email : msy_cag[at]yahoo.co.id

Tautan Aplikasi

Komdanas  Sikep  rka kl online   Simponi simpeg
EMONEV  SIRUP Smart   REKON LPSE